GoPay bayar SPP/https://solusidigital.co.id/
Ketika Nadiem Makarim diangkat menjadi Meteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), banyak bermunculan joke dan meme di media sosial. Salah satu joke dari netizen yang muncul tersebut adalah candaan mengenai pembayaran SPP dengan menggunakan GoPay. Mengingat Nadiem adalah mantan CEO Gojek, candaan ini memang sah-sah saja. Toh, saat ini joke atau candaan tersebut ternyata telah menjadi kenyataan.
Melalui Fitur GoBills, pembayaran SPP dan biaya pendidikan lain seperti seragam, buku dan juga biaya ekstrakurikuler sekarang bisa dilakukan dengan e-wallet tersebut. Menurut Arno Tse selaku Senior Vice President Sales GoPay, dompet digital GoPay memang akan terus meningkatkan layanannya dengan menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam setiap transaksi.
Fitur GoBills dari Gojek sendiri memang sudah menjangkau beberapa pembayaran atau transaksi seperti tagihan, pajak, hingga donasi. Nah yang terbaru adalah pengguna bisa membayar SPP dan biaya pendidikan lain dengan Gopay by Gojek.
“Selain memudahkan para orang tua, lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital, di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur,” kata Arno.
Dari layanan terbaru ini diharapkan orangtua tak perlu pusing-pusing lagi ketika ingin membayar biaya pendidikan anaknya. Meski dalam keadaan sibuk, mereka bisa membayar secara online tanpa harus datang ke sekolah dengan memanfaatkan e-wallet GoPay.
“Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran,” lanjut Arno.
Menurut siaran resmi yang ada, tercatat sekarang sudah ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren, madrasah, serta tempat kursus di Indonesia yang telah menjadi bagian dari mitra kerja GoBills. Memang belum semua sekolah yang bisa menggunakan GoPay untuk membayar SPP. Tapi nantinya GoPay mentargetkan semua sekolah di Indonesia bisa menerapkannya.
Fitur GoBills
Fitur GoBills dari Gojek ini sebenarnya sudah ada sejak perilisannya di tahun 2017. Tujuan dimunculkan fitur GoBills oleh GoJek sendiri adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar berbagai tagihan. Selain pembayaran untuk biaya pendidikan, GoBills sebelumnya sudah bisa digunakan untuk pembayaran tagihan sehari-hari, seperti listrik, air, pulsa, internet, TV Kabel, BPJS Kesehatan, asuransi, pajak hingga zakat.
Perkembangan GoPay untuk Pembayaran Biaya Pendidikan
Diawal tahun 2019 sendiri, GoPay sudah diterapkan di 50 SMK di Jakarta Utara untuk membangun eksosistem non-tunai. Tidak hanya itu GoPay yang diterapkan di Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan di Semarang, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bunda Mulia dianggap telah mampu mengimplementasikan QRIS. Dari sinilah maka pihak GoJek melalui Arno berharap bahwa GoPay sebagai sarana pembayaran digital, nantinya bisa menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.
Dipertanyakan Oleh Ahli IT
Meski sudah diterapkan dan diyakini oleh pihak GoJek sebagai sarana kemudahan pembayaran, tapi beberapa ahli IT mempertanyakan metode tersebut. Menurut Pratama Persada yang merupakan pengamat Teknologi Informasi Dan Komunikasi dari CISSReC menyatakan bahwa seharusnya Nadiem membuat platform pembayaran Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) yang mandiri.
Padahal dengan sistem pembayaran mandiri ini menurut Pratama akan bisa mengintegrasikan pembayaran dengan rapor siswa, ijazah sampai data proses belajar-mengajar lainnya. Lebih lanjut, Paratama menjelaskan bahwa Nadiem seharusnya membuat sistem pembayaran sendiri dengan keamanan yang lebih terjamin.
“Bagi kami, seharusnya Nadiem memberikan contoh untuk bisa melahirkan praktik digitalisasi yang aman, nyaman dan bisa jadi contoh bagi kementerian lainnya,” kata Pratama.
Diketahui memang baru platform pembayaran GoPay yang telah menghadirkan sistem pembayaran SPP dan biaya pendidikan lain. Sementara dompet digital lain belum ada yang menjalankannya.
“Sebuah terobosan yang baik, namun juga menimbulkan tanda tanya. Pertama, apakah kementerian yang dipimpin Nadiem tidak mampu membuat sistem yang mandiri berdiri sendiri,” ucap Pratama.
