kompor induksi/https://finance.detik.com/
Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan konversi kompor LPG ke kompor induksi tahun ini mendapat dukungan penuh dari PT PLN (Persero). Sebagai pelaksananya, PLN menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan program yang bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mendorong kemandirian energi tersebut. PLN sendiri menyatakan bahwa pemakaian kompor listrik lebih murah ketimbang kompor gas.
Jika sekarang kompor LPG dianggap lebih murah, menurut PLN itu karena ada subsidi dari negara pada LPG. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sejatinya harga keekonomian elpiji sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kilogram. Tapi karena ada subsidi sebesar Rp 6.500 per-kg, maka seakan-akan harga LPG murah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian.
“Jadi seakan-akan elpiji ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500,” kata Darmawan.
Perhitungan Kompor Induksi vs Kompor LPG
Lebih lanjut Darmawan mengatakan bahwa bila menghitung perbandingan berbasis kalori, maka 1 kilogram elpiji sama dengan 7 kWh listrik. Dari sini jika menilik harga keekonomian 1 kilogram elpiji yaitu Rp 13.500 maka biaya tersebut lebih mahal dibanding 7 kWh listrik yang harganya sekitar Rp 10.250. Dari sini jika diperbandingkan, harga keekonomian kompor elpiji lebih mahal Rp 3.250 per kilogram dibandingkan kompor induksi atau listrik.
Pastikan Kebutuhan Listrik Cukup
Menyadari adanya kebijakan konversi LPG ke induksi, Darmawan menyatakan bahwa memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan PLN dalam kondisi cukup. Dari adanya program ini, PLN memang harus mempersiapkan semua, termasuk adanya peningkatan kebutuhan listrik. Menurut Darmawan, pasokan listrik masih tersedia hingga satu setengah tahun ke depan dengan adanya cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW) yang dimiliki PLN.
“Dengan program ini, akan ada peningkatan kebutuhan listrik. Proyeksi kami, serapan listrik akan meningkat hingga 13 gigawatt,” ujar Darmawan.
Tekan Impor Elpiji dan Hemat Anggaran Negara
Lebih lanjut Darmawan juga menyatakan bahwa peralihan kompor LPG ke kompor listrik ini akan membuat ketergantungan negara pada impor elpiji akan berkurang secara bertahap. Dari sini maka hal tersebut akan mendorong kemandirian energi. Selain itu dari kebijakan konversi ini akan membuat masalah defisit transaksi berjalan atau (Current Account Defisit/CAD) akibat impor elpiji akan terselesaikan secara perlahan.
Impor elpiji yang dilakukan Pemerintah sekarang memang terus naik dari tahun ke tahun seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Diprediksi pada 2024 impor elpiji bisa mencapai Rp 67,8 triliun.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas, yaitu untuk mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Salah satunya melalui konversi penggunaan kompor elpiji ke kompor induksi,” ucap Darmawan.
Dari meningkatnya kebutuhan elpiji di masyarakat membuat anggaran subsidi untuk LPG terus membengkak. Bahkan di tahun 2022 ini pemerintah yang telah menganggarkan Rp 61 triliun dari APBN, diperkirakan akan naik menjadi Rp 71,5 triliun pada tahun 2024. Maka dengan adanya langkah konversi diharapkan anggaran subsidi untuk LPG ini bisa ditekan. Nantinya anggaran subsidi yang ada bisa dialihkan untuk bidang lain seperti seperti pendidikan, infrastruktur, dan air bersih.
Jadi Pintu Masuk Kemandirian Energi
Terakhir, Darmawan juga menilai bahwa program konversi LPG ke kompor induksi ini akan menjadi pintu masuk kemandirian energi karena dapat memanfaatkan listrik yang bersumber energi domestik.
“Ini agenda bersama. Kita gotong royong untuk menuju kedaulatan energi di Indonesia. Apalagi sumber energi domestik kita sekarang melimpah dan dapat dimanfaatkan,” tukas Darmawan.
